Kementerian Keuangan minta PT PLN untuk berusaha mencari tambahan energi primernya daripada langsung meminta tambahan dana subsidi listrik.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta pihak PT PLN untuk tetap melakukan efisiensi, sebagai langkah menekan anggaran operasional. Selain itu, lanjutnya, PLN juga diminta untuk meningkatkan jumlah pasokan gas dan batu bara. "Nanti kita minta mereka melakukan ada dua, dari PLN-nya dan penyediaan energi primer kita minta naikkan gasnya," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (21/6) malam.
Ketika disinggung mengenai pernyataan PLN yang merasa kesulitan dalam memenuhi energi primernya, Bambang yakin akan mampu dilaksanakan. "Bisa, kalau ada niat pasti bisa," tegasnya.
Sebelumnya, PT PLN (persero) minta tambahan subsidi sebesar Rp 25 triliun untuk tahun 2011.
Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan menyatakan adanya tambahan anggaran untuk subsidi listrik tahun 2011 sebesar Rp 25,1 triliun yang disebabkan adanya kenaikan harga ICP, batu bara, dan gas yang totalnya memberikan kenaikan subsidi tahun 2011 sebesar Rp 24,4 triliun. "Mengapa subsidi listrik tahun 2011 sebesar Rp 25,1 triliun, paling besar disebabkan kenaikan 3 kompenen, ICP, batu bara, dan gas," ujar Dahlan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (13/6).
Dahlan menyebutkan rincian kenaikan subsidi berasal dari kenaikan harga BBM yang memberikan tambahan Rp4,8 triliun, kenaikan harga rata-rata HSD sebesar Rp700 miliar, kenaikan harga batubara sebesar Rp3,4 triliun, kenaikan harga gas sebesar Rp1,5 triliun, penurunan pasokan gas dari 389 TBTU ke 320 TBTU sebesar Rp11,4 triliun, dan keterlambatan pengoperasian FSRU sebesar Rp2,6 triliun.
Selain itu terdapat pula tambahan anggaran yang disebabkan keterlambatan COD PLTU sebesar Rp 3,4 triliun, tambahan batu bara komisioning sebesar Rp2,2 triliun, perubahan susut jaringan sebesar Rp900 miliar, dan biaya lain-lain sebesar Rp1,1 triliun.
Sedangkan pada tahun ini, PLN hanya mampu melakukan efisiensi sebesar Rp1,9 triliun akibat penghematan biaya operasional termasuk biaya perjalanan dinas. "Colection fee bisa menghemat banyak sekali ke bank, SPPD juga, sebulan ini kita tidak melakukan perjalanan dinas dan bisa tanpa mengganggu operasional. Selain itu, penyederhanaan pengadaan material yang pola pengadaanya berubah dari cara lama diganti cara baru, lebih transparansi," tegas Direktur Keuangan PT PLN Syamsuddin Murtaki pada kesempatan yang sama.
PT PLN juga dapat melakukan penghematan subsidi dengan adanua kenaikan penjualan dari 153,85 TWh ke 160,78 TWh yang menekan penggunaan subsidi hingga Rp5,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, PT PLN meminta tambahan subsidi sebesar Rp25,1 triliun dari subsidi awal yang disediakan pemerintah sebesar Rp40,7 triliun sehingga untuk tahun ini, subsidi listrik mencapai Rp65,8 triliun. [cms]
